Aturan Transportasi Online Siap Berlaku, Ini Permintaan Organda

Aturan Transportasi Online Siap Berlaku, Ini Permintaan Organda

Pengusaha angkutan mengingatkan pemerintah perihal regulasi atau aturan main yang selama ini sudah menjadi kesepakatan, terkait angkutan berbasis aplikasi (online). Hal tersebut dikarenakan seiring pemberlakuan kebijakan transportasi online pada 1 November.

Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menegaskan bahwa saat ini pengusaha transportasi hanya berusaha memperjuangkan iklim yang baik dan sehat di bidang usaha angkutan jalan. Hal itu demi mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara para anggota, dalam rangka memanfaatkan modal dan keahlian secara optimal dan efisien.

Menurutnya, selama ini pokok persoalan yang sering disampaikan pengusaha adalah perihal masalah tarif murah dan armada yang sudah melebihi kuota. Padahal pengalaman dan kenyataan yang dialami para pengemudi online merasa sebaliknya.

Artinya dengan penambahan armada yang begitu marak dan  tarif bersaing murah dengan berbagai promo yang memanjakan pengguna, ternyata menjadikan mereka bersaing ketat untuk mendapatkan penghasilan.

“Sehingga mimpi menjadi pengusaha angkutan, berujung utang mobil yang tidak terbayar. Adalah menjadi wajar ketika usulan kuota dan pengaturan tarif dari para driver online ini diadopsi pemerintah,” ujarnya, Jumat (27/10/2017)

Ateng juga mengingatkan, para mitra perusahaan teknologi penyedia aplikasi yang telah berinvestasi yang membutuhkan perhatian. Mereka memiliki risiko usaha sebagai pengusaha angkutan umum sewa berbasis aplikasi.

“Tidak hanya itu, selama ini ini juga para pengusaha angkutan umum kecil di daerah-daerah merupakan pihak yang paling terkena dampak dari penerapan tarif murah angkutan–angkutan umum berbasis aplikasi,” terangnya.

Sementara perusahaan-perusahaan teknologi pembuat aplikasi tersebut sebenarnya merupakan perusahaan angkutan umum karena secara hukum produk jasa yang dikeluarkan terkait transportasi.

Hanya saja perusahaan tersebut memilih menjadi perusahaan teknologi yang menyediakan jasa transportasi ketika diberikan pilihan oleh pemerintah untuk menjadi perusahaan angkutan umum atau perusahaan teknologi. “Di luar negeri mereka disebut sebagai transportation network company,” katanya.

Menurutnya, selama ini perusahaan teknologi pembuat aplikasi jasa transportasi angkutan umum sewa telah melanggar peraturan, yang berimbas pada keinginan pengusaha untuk adanya penertiban.

Meski demikian, Oganda juga tidak menampik pernyataan penyedia jasa aplikasi transportasi yang mengklaim mewakili suara mitra pengemudi, penumpang, dan masyarakat di Tanah Air.

Sumber: liputan6.com