Menkeu: Target Pajak Rp 1.424 Triliun Lebih Hati-Hati

Menkeu: Target Pajak Rp 1.424 Triliun Lebih Hati-Hati

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memasang target penerimaan pajak yakni sebesar Rp 1.424 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2018. Pemerintah akan berupaya keras mengumpulkan penerimaan pajak melalui berbagai langkah, salah satunya terus menjalankan reformasi.

“Jika dibandingkan target penerimaan pajak 5 tahun terakhir, target ini (2018) adalah target penerimaan pajak yang prudent (hati-hati). Semua pandangan para pengamat, tidak komplein terhadap target yang tumbuh mendekati 10 persen,” jelasnya di kantornya, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Dari data APBN 2018, pemerintah mematok target setoran pajak sebesar Rp 1.424 triliun. Berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp 38,1 triliun dan pajak nonmigas sebesar Rp 1.345,9 triliun.

Ditambah dengan penerimaan bea dan cukai dengan target sebesar Rp 194,1 triliun, maka total target penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.618,1 triliun pada tahun 2018.

Target penerimaan perpajakan di tahun depan naik dibanding asumsi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang sebesar Rp 1.609,4 triliun dan meningkat dari outlook 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun. Sementara rasio pajak ditargetkan 11,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di 2018.

Menurutnya, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.283,6 triliun di APBN-Perubahan (APBN-P). Dengan demikian, pertumbuhan target antara tahun 2017 dan tahun 2018 tidak lebih tinggi dari 10 persen.

“Tahun ini belum tutup, masih ada 2 bulan lagi dan kita akan lakukan semaksimal mungkin melalui reformasi dari dalam Ditjen Pajak dengan lebih profesional. Bekerja sama dengan Bea Cukai, cara kerja yang lebih rapi sehingga memberi konfiden,” terangnya.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dapat mengumpulkan penerimaan pajak cukup besar dari potensi yang ada. Bank Dunia dan International Moneter Fund (IMF), menyebutkan potensi penerimaan Indonesia cukup besar 1,2 persen dari PDB apabila mampu menghilangkan kerumitan dalam mekanisme pajak yang selama ini berjalan.

“Dalam tataran Undang-undang, banyak kebijakan yang memberikan banyak sekali exemption, bahkan sampai Peraturan Dirjen. Ini menimbulkan kesulitan di dalam penegakkan hukumnya. Kita akan reformasi, salah satunya membahas amandemen UU KUP, UU PPh dan UU PPN. Diharapkan bisa tepat waktu,” paparnya.

Sumber : liputan6.com