Pengusaha Takut Dikejar-kejar Pajak

Penerimaan pajak tahun ini yang baru mencapai 60%, atau setara Rp 770 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun, memberi rasa cemas bagi kalangan pengusaha. Kenapa?

“Perpajakan kan kalau kami baca di media, pajak ini membuat kadang-kadang kita takut,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis malam.

Yang membuat takut, kata Rosan, adalah ketika otoritas pajak mengejar target di sisa waktu, dengan banyak menerbitkan aturan-aturan yang intinya mengejar pajak dari seluruh wajib pajak, termasuk pengusaha.

Rosan menyatakan, dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada usulan terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak. Usulan tersebut adalah, perusahaan yang telah diaudit oleh auditor terdaftar di pemerintah tidak perlu diperiksa lagi.

Lanjut Rosan, jika dalam laporan kinerja keuangan masih terdapat kekurangan bayar atau penyelewengan terkait kewajiban pajaknya, maka yang harus ditindak adalah auditornya.

“Jadi dengan ini istilahnya adanya kolusi antara auditor dengan pengusahanya jadi takutkan, kan kalau ada apa-apa kita yang kena, you yang enak-enak, ini kita usul,” ungkap dia.

Menurut Rosan, usulan mengenai sektor perpajakan dari Kadin mendapat tanggapan yang positif dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Bahkan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akan menindaklanjutinya dengan mulai mengundang asosiasi auditor di Indonesia.

“Bu Menkeu bilang kalau pengusaha komitmen seperti itu beliau akan menindaklanjuti dan akan panggil asosiasi auditor, usulannya seperti ini, jadi kalau ada apa-apa auditor yang kena, jadi enggak ada istilah ini kurang bayar dan segala macam. Dengan itu memberikan kepastian yang luar biasa,” tukas dia.

Sri Mulyani: Kita Pungut Pajak Tanpa Buat Rakyat Takut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan lebih tenang dalam mengejar penerimaan perpajakan di 2018 yang ditargetkan sebesar Rp 1.618,1 triliun.

Dia menyebutkan, target penerimaan perpajakan di tahun depan ini naik Rp 8,7 triliun dari yang diusulkan pada RAPBN 2018 yakni sebesar Rp 1.609,4 triliun. Kenaikan itu terjadi dari PPN sebesar Rp 6,5 triliun dan PPh migas sebesar Rp 2,2 triliun.

“Kita akan lakukan maksimal mungkin, kita melaksanakan kewajiban pemungutan tanpa membuat masyarakat dan dunia usaha khawatir dan ketakutan. Kalau jalan saja, enggak banyak bicara, kerjakan, dan rakyat memahami enggak takut, waktu kita harus katakan anda perlu membayar pajak sekian, itu dasar kalkulasi benar,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Meningkatkan target penerimaan perpajakan juga karena memang potensinya yang banyak meskipun perekonomian nasional masih berada di level 5%.

Untuk mengejar hal itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, akan menggunakan administrasi yang lebih baik, lalu komunikasi dengan wajib pajak.

“Kita bisa mendapat penerimaan yang sesuai, kita enggak naikkan¬†rate¬†pajak, tapi melaksanakan pemungutan berbasis pada data yang kredibel,” jelas dia.

“Kalau WP mengatakan data itu kredibel, misalnya omset 100 dan bisa terbukti omset 100, lalu mendapatkan penghasilan dan sesudah dikurangi dibayar pajaknya, maka si WP akan membayar pajak tanpa diintimidasi. kecuali kalau omset 100, kemudian petugas pajak, lihat omset 500, itu menimbulkan persoalan,” timpal dia.

Untuk merealisasikan hal itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan reformasi perpajakan, yang lebih mengoptimalkan adanya sinergi Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai terkait dengan data dengan cara kerja yang lebih rapih sehingga memberikan kepercayaan bagi masyarakat.

“Jadi walaupun WP bayar pajak, ini enggak mengada-ada, dilihat dari kegiatan ekonomi Indonesia, kita bisa mencapai tujuan itu,” ujar dia.

Sumber: detikFinance